Prijo Atmodjo
Kediri - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Kediri, Katino, menyampaikan permintaan tegas kepada mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri 2024 - 2029 Feronica & Regina (FREN). Katino meminta Abdullah Abu Bakar untuk transparan dalam mengungkap data dana hibah.
Permintaan ini berujung saat Abdullah Abu Bakar memberikan sambutan di acara PCNU Kota Kediri dan terkesan mengungkit bantuan dana hibah yang diberikan ke PCNU.
Menurut Katino, transparansi data ini penting agar publik dapat mengetahui aliran dana yang diterima organisasi-organisasi sosial, salah satunya pada Yayasan Taman Pendidikan Rahmat dan Muhammadiyah.
Dalam pernyataannya, Katino menyoroti bahwa Mas Abu telah membuka data hibah kepada PCNU Kediri yang mencapai Rp50 miliar selama periode 2018-2024. Dengan transparansi ini, Katino berharap hal serupa juga dilakukan untuk organisasi lainnya, agar masyarakat mendapat gambaran yang lebih jelas tentang distribusi dana hibah tersebut.
Katino meminta Abdullah Abu Bakar untuk memberikan data terkait hibah yang mungkin telah diberikan kepada Yayasan Taman Pendidikan Rahmat dan Muhammadiyah, mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
"Mantan Walikota Kediri (Abdullah Abu Bakar) beberapa waktu lalu membuka data bahwa selama memerintah sudah menyumbang PCNU melalui anggaran APBD Kota Kediri sekitar 50 miliar selama 2018 - 2024. Nah, kalau berani membuka data bantuan hibah tersebut, seharusnya beliau juga membuka data bantuan ke organisasi sosial yang lain, ” katanya, Sabtu (5/10/2024).
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Rematch Ahok Berkah Buat Anies
|
Katino juga menambahkan bahwa keterbukaan ini tidak hanya penting bagi PCNU, namun juga untuk yayasan dan ormas lain. Masyarakat berhak mengetahui apakah organisasi seperti Yayasan Taman Pendidikan Rahmat dan Muhammadiyah juga menerima bantuan yang signifikan dari APBD. Menurutnya, hal ini akan menciptakan kejelasan dan menghindari spekulasi yang tidak perlu.
Katino menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, agar tidak ada kesan bahwa dana hibah hanya diberikan kepada satu organisasi saja. Menurutnya, jika bantuan hibah untuk PCNU dapat dipublikasikan, hal yang sama juga harus dilakukan untuk yayasan atau ormas lainnya.
“Apakah Mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar juga pernah memberi bantuan untuk Yayasan Taman Pendidikan Rahmat, coba dibuka sekalian ada atau tidak? Apakah juga pernah memberikan bantuan kepada Muhammadiyah? Jadi kami berharap beliau membuka semuanya kalau memang pernah memberi bantuan dana hibah. Biar masyarakat terdidik, biar terang benderang. Karena itu memang fungsi pemerintah, ” katanya.
Katino menekankan bahwa keterbukaan data ini penting agar masyarakat dapat melihat secara langsung distribusi dana hibah dari APBD. Langkah ini dianggap mampu menghentikan polemik dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait aliran dana bantuan yang diterima organisasi sosial di Kota Kediri.
Salah satu poin yang juga ditekankan oleh Katino adalah soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan membuka seluruh data terkait hibah, bukan hanya untuk PCNU, masyarakat akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jika hanya satu organisasi yang dipublikasikan, sementara yang lainnya tidak, hal ini bisa menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
“Kan kemarin mantan Walikota Kediri ini juga detail menyampaikan soal bantuan dana hibah bagi PCNU Kota Kediri, seharusnya kita bisa dapat data detail terkait dana hibah bagi ormas lainnya. Nanti biar masyarakat bisa membandingkan, itu saya rasa penting agar polemik ini segera selesai. Jangan hanya PCNU Kota Kediri yang dibuka data bantuan hibahnya, kalau ada ormas lain yang menerima juga dibuka, toh itu sah. Kalau ditutup-tutupi malah aneh, masyarakat bisa bertanya-tanya, kenapa bantuan ke PCNU dibuka kok yang ke ormas lain tidak dibuka?” ujar Katino.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pernyataan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengenai bantuan hibah untuk PCNU sempat menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan politisi.
Dengan membuka data hibah untuk seluruh organisasi sosial, diharapkan polemik ini bisa segera mereda dan masyarakat mendapat informasi yang objektif dan transparan.
Hal ini juga menjadi langkah yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat dan memastikan bahwa semua organisasi sosial mendapatkan perlakuan yang adil.
Dalam konteks ini, keterbukaan data merupakan solusi yang diharapkan mampu menenangkan berbagai pihak yang merasa belum mendapat kejelasan terkait aliran dana hibah tersebut.
Katino dan partainya, Gerindra, berharap agar masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana distribusi anggaran hibah dilakukan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Dengan adanya desakan dari Ketua DPC Gerindra Kota Kediri ini, diharapkan mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dapat segera merespons dan memberikan transparansi terkait hibah kepada organisasi selain PCNU.
"Publikasi data yang lebih lengkap dan terbuka akan menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik yang ada, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, " ungkapnya.
Sementara itu, Mantan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar sekaligus suami cawali Kediri nomor urut dua, Ferry Silviana Feronica mengungkit bantuan yang pernah dikucurkan oleh Pemerintah Kota Kediri ke PCNU.
Dalam sambutannya dia menyebut telah mengeluarkan anggaran puluhan miliar di eranya untuk NU Kota Kediri.
“Anggaran yang sudah kita keluarkan ya kurang lebih sekitar Rp50 miliar untuk kegiatan kegiatan masjid, musala. Lalu juga guru madrasah, diniyah itu juga kurang lebih sekitar 50-an (miliar) lebih. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, karena dulu saya pernah ditanya, jane Pemerintah Kota itu ngetokne anggarane piro to dinggo (PCNU Kota Kediri), ” terang pria yang akrab disapa Mas Abu itu dalam sambutannya.
Lanjut sambutan Mas Abu, anggaran untuk madin kurang lebih Rp2, 5 miliar dalam satu tahun. Lantas guru TPQ sebesar Rp4, 9 miliar dan untuk majelis taklim sebesar Rp504 juta dalam kurun waktu satu tahun.
“Lalu dalam tahun 2018-2024 kami sudah mengucurkan untuk musala, masjid, TPA, TPQ, PCNU itu sebesar Rp46 miliar. Itu besaran anggaran yang kami keluarkan pada waktu itu dan harapan kami kedepan tentu ini harus dirangkai kembali, dirakit kembali supaya ke depan kita bisa sama-sama saling mengisi kekosongan di Kota Kediri, ” beber Mas Abu.
“Selama kepemimpinan saya, saya bekerjasama dengan NU untuk banyak hal termasuk perbaikan musala dan masjid. Lalu Gus Ab kemarin ada masalah wakaf itu juga diurusi. Karena ada beberapa wakaf yang diakusisi oleh ahli warisnya, akhirnya kita tidak bisa bantu, ” lanjut Mas Abu.
Updates 
